Lebak, 20/12 - Pemerhati pendidikan dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Tuti Tuarsih mengatakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pendiri usaha GOJEK yang menjadi unicorn Indonesia, yakni program yang mengumumkan empat kebijakan "Merdeka belajar" perlu dioptimalkan pengawasan guna mencegah penyebaran paham radikal.
"Pengawasan itu sangat penting agar pemelajaran di kelas tidak menyimpang," kata Tuti di Lebak, Jumat, kepada Antara. Kebijakan "merdeka belajar", diantaranya guru diberikan kedaulatan kebebasan untuk pengembangan potensi peserta didik.
Guru diperkenankan dan boleh menyadur kurikulum sesuai kebutuhan siswa, sehingga sangat membahayakan jika tidak ada pengawasan. Sebab, guru mata pelajaran IPA, IPS, Kimia dan Agama bisa menyadur kurikulum pengembangan pemelajaran kekerasan atau radikal.
Karena itu, kebebasan dan kedaulatan guru harus ada pengawasan baik oleh kepala sekolah, pengawas, komite sekolah juga orang tua siswa. Apabila, pengawasan itu tidak ada dikhawatirkan guru menyadur kurikulum pemelajaran kekerasan, tambahnya.
Menurut Tuti, guru harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik untuk membentuk karakter sebagai warga negara yang baik. Selain itu, juga pendidik harus mengembangkan potensi siswa agar mereka meraih prestasi di bidang akademik maupun kegiatan ekstrakurekuler.
Kebijakan Mendikbud itu, menurut Tuti tujuanya sangat baik guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu, semua guru menyambut positif adanya "belajar merdeka", karena guru boleh menyadur kurikulum sesuai pola pemelajaran yang dibutuhkan para siswa.
"Kami sangat mendukung kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, tetapi perlu adanya pengawasan yang optimal agar tidak ada guru mengembangkan potensi anak yang tidak baik," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Warunggunung, Lebak, Banten tersebut. [Tiara]
Pewarta : Mansyur suryana